Wujudkan Pembangunan Menuju Indonesia Emas, Pemda Diminta Tingkatkan PAD
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kemendagri dorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyelarasan program-program daerah. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju I…
Dengarkan Ringkasan
JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET - Kemendagri dorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyelarasan program-program daerah. Upaya ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (12/09/2024).
Dalam keterangannya, Maurits menyampaikan langkah-langkah strategis yang wajib menjadi atensi Pemda dan harus segera diimplementasikan untuk mengoptimalkan PAD.
Di antaranya adalah mengoptimalisasikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Opsen BBNKB.
Adapun langkah strategis yang perlu dilakukan tersebut adalah, pertama, Pemda provinsi wajib bersinergi dengan kabupaten/kota dalam memungut PKB dan BBNKB. Penerapan opsen ini berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dalam APBD.
Kedua, merestrukturisasi pajak melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT).
“Ketiga, implementasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB wajib dilaksanakan mulai 5 Januari 2025 [sesuai ketentuan peralihan UU HKPD], baik pusat maupun daerah harus bersinergi,” ujar Maurits.
Sebagai informasi, guna memberikan pemahaman kepada para Pemda maka dilakukan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah Tahun 2024. Rakor bertajuk “Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah” digelar di Ruby Ballroom, Grand Mercure Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (11/9/2024).
Hadir sebagai narasumber dalam Rakornas tersebut ahli dari Ditjen Bina Keuda Kemendagri, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
Acara ini juga diikuti oleh seluruh Pemda kabupaten/kota se-Indonesia.[zul]
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.