Zulhas Prioritaskan Program MBG untuk Pesantren dan Wilayah 3T, Skema Baru Segera Dilaporkan ke Presiden

FAKTANASIONAL.NET - Pemerintah memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan lebih dahulu menyasar pondok pesantren, sekolah berbasis agama, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan pemerataan layanan gizi yang tengah disiapkan pemerintah.

Dikutip dari detikHikmah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan rencana itu saat menghadiri hari kedua Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).

Ia mengatakan skema prioritas tersebut akan dipaparkan kepada Presiden dalam satu hingga dua pekan ke depan.

"Saya bikin dua tahap MBG. Satu bulan pertama, yang akan diprioritaskan adalah wilayah 3T dan sekolah berbasis agama, pondok-pondok. Ini sedang kami matangkan. Dalam satu sampai dua minggu ini, minggu ketiga saya akan paparkan kepada Bapak Presiden. Kalau disetujui, langsung berlaku," ujar Zulhas, (26/7/2027).

Menurut Zulhas, pemerintah tengah merancang mekanisme agar pondok pesantren tidak diwajibkan membangun dapur baru.

Fasilitas dapur yang telah tersedia di lingkungan pesantren akan dimanfaatkan agar implementasi MBG berjalan lebih cepat dan efisien.

Ia menjelaskan, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi ketergantungan pada pihak lain sekaligus memastikan pengawasan kualitas makanan tetap optimal.

"Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam, saya akan minta nanti gak usah bikin dapur. Dapurnya di sekolah saja, dapurnya di pondok saja agar ada percepatan. Gak usah memberi keuntungan kepada pihak lain," kata Zulhas.

Selain mempercepat pelaksanaan di pesantren dan wilayah 3T, pemerintah juga akan menata sekitar 8.000 titik layanan MBG baru di Pulau Jawa.

Proses tersebut diperkirakan memakan waktu hingga dua bulan karena harus diawali dengan pendataan jumlah penerima manfaat secara akurat bersama Kementerian Pendidikan dan kementerian terkait.

Zulhas menegaskan evaluasi dilakukan agar distribusi program lebih tepat sasaran sekaligus memastikan masyarakat yang telah berinvestasi dalam pembangunan fasilitas pendukung MBG tidak mengalami kerugian akibat perubahan kebijakan.

Ia menargetkan penyempurnaan skema untuk pesantren dan wilayah 3T selesai dalam satu bulan, sementara penataan nasional rampung paling lambat dua bulan.[dit]