Hari Purwanto menuding Jokowi secara sengaja menghindari tanggung jawab atas berbagai masalah dalam proyek Whoosh, yang menurutnya juga gagal memberi dampak signifikan dalam mengurai kemacetan. Lebih lanjut, ia mengkritik keras keputusan yang membebankan pembiayaan proyek tersebut kepada APBN. “Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya,” kata Hari.
Desakan Pemeriksaan oleh KPK
Atas dasar itu, SDR mendesak agar KPK tidak ragu untuk memanggil dan meminta keterangan dari Jokowi. “Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum,” tegas Hari. Desakan ini muncul di tengah informasi bahwa KPK telah memulai penyelidikan kasus Whoosh sejak awal tahun 2025. Sejumlah pihak dikabarkan telah dimintai keterangan, meskipun KPK hingga kini belum membeberkan identitas mereka kepada publik. Penyelidikan ini berfokus pada potensi kerugian negara akibat dugaan penggelembungan biaya dalam proyek strategis nasional tersebut.[dit]
