Bamsoet juga mengingatkan dalam iklim ekonomi modern, faktor politik dan ekonomi semakin saling memengaruhi. Kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal, belanja negara, serta independensi bank sentral dan otoritas keuangan menjadi variabel utama dalam pengambilan keputusan investasi.
“Investor asing tidak lagi memisahkan ekonomi dari politik. Kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal, belanja negara, serta independensi bank sentral dan otoritas keuangan menjadi variabel utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ketika salah satu ditanyakan, pasar bereaksi keras,” jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjajaran ini mendorong pemerintah untuk memperkuat strategi komunikasi publik secara terkoordinasi. Narasi yang disampaikan harus menegaskan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali, pengawasan berjalan, dan negara memiliki kapasitas penuh untuk menjaga stabilitas. Komunikasi yang lambat atau saling bertentangan justru akan memperdalam kenyamanan.
Momentum ini juga harus dijadikan sebagai motivasi untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal. Peningkatan transparansi, perbaikan struktur kepemilikan dan free float saham, serta penguatan basis investor nasional perlu dipercepat sebagai sinyal keseriusan Indonesia memperkuat fondasi pasar keuangan.
“Negara harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tegas. Kalau momentum ini dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan bisa diubah menjadi titik balik penguatan tata kelola. Namun jika diabaikan, risikonya bisa berkembang menjadi tekanan strategis yang lebih luas,” pungkas Bamsoet. (*)
