Karena itu, ia mengusulkan perubahan pendekatan pembinaan kepala daerah.
Pelatihan tidak cukup hanya sekali saat awal menjabat atau berupa kunjungan singkat ke luar negeri. Pemerintah perlu membangun sistem pembinaan berkelanjutan setiap tahun selama masa jabatan kepala daerah.
Materinya pun harus lebih membumi.
“Bukan sekadar wawasan kebangsaan, tetapi bagaimana meningkatkan pelayanan publik, memperkuat integritas, mencegah korupsi, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan mempercepat digitalisasi pemerintahan.”
Jangan Sampai Berakhir di Orchard Road
Kritik paling tajam Djohermansyah menyasar efektivitas field trip luar negeri yang selama ini menjadi tradisi berbagai lembaga.
Menurut pengalamannya sebagai pengajar, porsi kunjungan lapangan ke luar negeri sering kali sulit dipisahkan dari agenda wisata.
“Kalau field trip, biasanya porsi jalan-jalannya cukup banyak.”
Karena itu ia mengingatkan agar pemerintah berhati-hati menjaga persepsi publik.
“Kalau memang ingin belajar serius, sekolahkan benar-benar selama sebulan penuh. Masuk kelas, belajar intensif. Jangan sekadar beberapa hari kursus lalu sisanya berkeliling.”
Ia bahkan menyindir kebiasaan yang kerap muncul dalam berbagai studi banding luar negeri.
“Nanti publik tinggal melihat saja, lebih banyak di ruang kelas atau di Orchard Road.”
Sindiran itu menyentil persoalan yang lebih besar: kepercayaan publik terhadap penggunaan uang negara.
Momentum Melakukan Koreksi
Bagi Djohermansyah, pembinaan kepala daerah tetap penting. Indonesia memiliki kepala daerah yang berasal dari berbagai latar belakang—pengusaha, artis, birokrat, politisi partai, purnawirawan TNI-Polri—yang tidak semuanya memahami tata kelola pemerintahan sejak awal.
Karena itu pendidikan kepemimpinan memang diperlukan.
Namun, modelnya perlu disesuaikan dengan situasi nasional.
“Ke depan, cukup lakukan di dalam negeri. Kalau perlu pakar dari luar negeri, undang mereka datang ke Indonesia.”
Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan meningkatnya sensitivitas publik terhadap belanja negara, perjalanan belajar ke luar negeri tidak lagi hanya diukur dari banyaknya sertifikat yang dibawa pulang.
Yang jauh lebih penting adalah apakah sepulang dari sana pelayanan publik benar-benar membaik, atau sekadar koper oleh-oleh yang bertambah penuh.
