JABATAN bukan sekadar kursi. Ia adalah beban tanggung jawab. Semakin besar kewenangan yang diberikan, semakin besar pula tuntutan untuk berani berdiri paling depan ketika persoalan muncul.
Karena itu, ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) berulang kali diterpa persoalan, pertanyaan publik sebenarnya sederhana: siapa yang bertanggung jawab, dan apakah para pengelolanya benar-benar mampu melakukan evaluasi?
Di titik inilah nama Sudaryono ikut menjadi sorotan.
Kritik terhadap Sudaryono bukan semata karena kasus keracunan MBG menjadi ramai.
Persoalannya jauh lebih mendasar: bagaimana seorang pejabat merespons ketika program yang berada dalam lingkup tanggung jawab pemerintah menghadapi masalah serius.
Ketika muncul kecenderungan menunjuk pihak lain—mulai dari orang tua, guru, hingga wartawan—publik tentu berhak bertanya: apakah persoalannya memang berada pada pihak-pihak tersebut, atau justru ada masalah dalam tata kelola program yang harus dibenahi dari dalam?
Keracunan dalam program makanan yang menyasar masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, bukan perkara kecil.
Setiap laporan harus diperlakukan sebagai alarm untuk mengevaluasi standar keamanan pangan, distribusi, pengawasan dapur, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Pemerintah tidak boleh hanya sibuk menjelaskan bahwa program tersebut memiliki tujuan baik. Tujuan baik tidak otomatis membuat pelaksanaan menjadi benar.
Justru semakin mulia sebuah program, semakin ketat pula evaluasinya.
Wartawan yang memberitakan kasus keracunan tidak menciptakan persoalan.
Orang tua yang mempertanyakan keamanan makanan anaknya juga bukan penyebab masalah.
Guru yang menyampaikan kondisi di lapangan pun tidak seharusnya diposisikan sebagai musuh.
Mereka adalah bagian dari mata publik.
