Meskipun saat ini Pemerintah telah mengaktifkan kembali Electronic Surveillance Card atau dulu dikenal sebagai Peduli Lindungi, Puan menyatakan pemerintah tetap harus melakuan skrining kesehatan akurat bagi setiap kedatangan orang dari luar negeri.
“Kalau di Indonesia kan secara konkret kita sudah melakukan skrining kesehatan untuk setiap kedatangan dan tentu saja ini jangan menjadi satu isu baru seperti kemarin Covid,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Puan juga meminta pemerintah untuk melakukan mitigasi dan mengantisipasi wabah Mpox seperti yang telah disepakati melalui IAPF.
“Karena ini sudah mulai terjadi, sehingga kami meminta tindak lanjut secara konkret dari pemerintah untuk mengantisipasi dan memitigasi. Tadi juga negara-negara Afrika dalam hal-hal yang disampaikan juga menyepakati hal tersebut,” terang Puan.
Data terbaru dari Kongo menunjukkan, sekitar 70 persen dari 14.901 pasien yang terinfeksi Mpox adalah anak-anak di bawah usia 15 tahun. Lebih dari 321 anak bahkan meninggal dunia. WHO menyebut, anak-anak berisiko lebih tinggi terkena Mpox dalam kondisi parah dibandingkan orang dewasa.
Di Indonesia sendiri, data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) mengungkap penyakit cacar monyet atau Mpox sudah sebanyak 88 kasus selama 2022-2024. Rinciannya adalah 74 kasus hingga 2023, dan 14 kasus di 2024.
Mpox memiliki masa inkubasi sekitar 3 hingga 17 hari. Juga sejumlah gejala yang dapat diperhatikan oleh masyarakat yaitu Ruam di tangan, kaki, dada, wajah, atau mulut atau di dekat alat kelamin, termasuk penis, testis, labia, vagina, dan anus, demam, panas dingin, pembengkakan kelenjar getah bening, kelelahan, nyeri otot dan sakit punggung, sakit kepala dan gejala pernafasan (misalnya sakit tenggorokan, hidung tersumbat, atau batuk).
Terkait penanganan Mpox, Ketua Parlemen Zimbabwe, Jacob Mudenda sebagai perwakilan parlemen Afrika saat pembukaan IAPF meminta kerja sama dengan Indonesia dalam mengatasi penyakit tersebut.
“Dari penerapan protokol kesehatan hingga pengadaan vaksin,” kata Jacob Mudenda.[dnl]
