Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri mencatat ada 155 WNI yang terdaftar di Lebanon, dengan 25 di antaranya telah dievakuasi oleh KBRI. Sebagian lainnya memilih untuk tetap tinggal, termasuk 46 mahasiswa.
Nico Siahaan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah haruslah menjamin keselamatan WNI. Selain evakuasi yang aman, pemerintah juga perlu memastikan kondisi WNI yang masih berada di Lebanon dalam keadaan baik. “Dukungan bantuan seperti logistik juga harus terjamin,” ujarnya.
Komisi I DPR juga menekankan pentingnya kolaborasi tim penanganan krisis agar kebutuhan WNI terpenuhi tanpa hambatan.
Seorang WNI di Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru yang menyasar perangkat komunikasi nirkabel jauh lebih mengerikan dibandingkan serangan udara biasa. Ledakan massal perangkat komunikasi mengakibatkan banyak korban jiwa dan luka-luka.
Hizbullah sendiri mengklaim akan terus melanjutkan serangan ke wilayah Israel hingga ada gencatan senjata di Gaza.
Dalam situasi yang semakin memanas ini, Junico berharap agar masyarakat Indonesia di Lebanon segera kembali ke Tanah Air demi keselamatan mereka.
KBRI Beirut telah melakukan beberapa gelombang evakuasi sejak Agustus lalu dan saat ini sedang mempersiapkan gelombang keempat meskipun banyak penerbangan ditutup. KBRI juga berfungsi sebagai shelter bagi WNI yang membutuhkan perlindungan.
“Agresi militer Israel ini sangat mencederai kemanusiaan karena banyak warga sipil menjadi korban. Kami berharap situasinya segera membaik,” tutup Junico Siahaan, sambil menyerukan pemerintah untuk menyediakan layanan hotline khusus bagi keluarga WNI di Indonesia untuk mendapatkan informasi mengenai proses evakuasi dan bantuan yang tersedia.[dnl]
