DHE SDA Diperketat, Komisi XII DPR Dukung Langkah Pemerintah tapi Minta Tetap Jaga Likuiditas Investor

JAKARTA — Langkah berani pemerintah memperketat kebijakan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) serta rencana penyesuaian tarif royalti mineral dan batu bara (minerba) mendapat respons positif dari parlemen.

Kebijakan ini dinilai krusial di tengah gejolak ekonomi global.

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menilai strategi pengetatan fiskal ini sangat strategis untuk memperkuat ketahanan kas negara sekaligus membentengi stabilitas nilai tukar Rupiah dari tekanan eksternal.

Baca Juga: Status IKN Menggantung, DPR Usulkan Istana Nusantara Berfungsi Layaknya Istana Bogor

"Kebijakan menahan 50 persen DHE SDA di bank milik negara selama satu tahun dan penyesuaian royalti adalah langkah berani yang harus kita dukung demi kedaulatan ekonomi nasional. Kita butuh pasokan valas tetap berada di dalam ekosistem keuangan kita untuk menahan tekanan terhadap Rupiah," ujar Syafruddin dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).

Jembatani Keluhan Kamar Dagang China

Kendati memberikan dukungan penuh, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Udin ini mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap iklim investasi.

Ia menyoroti masukan dan keluhan yang baru-baru ini dilayangkan oleh Kamar Dagang China terkait potensi hambatan operasional.

"Namun, kita juga harus bijaksana. Pemerintah perlu mendengarkan kalkulasi dari para pelaku usaha agar operasional investasi mereka tidak mandek akibat masalah likuiditas," sambungnya.

Menjawab kekhawatiran para pengusaha asal Negeri Tirai Bambu mengenai risiko pembekuan arus kas (cash flow), legislator asal Kalimantan Timur ini menyodorkan solusi taktis.

Ia mendorong perbankan BUMN (Himbara) untuk meluncurkan stimulus finansial, seperti insentif bunga yang kompetitif atau fasilitas pembiayaan modal kerja khusus melalui skema back-to-back loan menggunakan jaminan dana DHE yang ditahan.

“Dengan begitu, likuiditas operasi jangka panjang perusahaan tidak terganggu sehingga investor juga ada jaminan jika mereka tidak akan merugi dengan kebijakan DHE,” jelas Udin.

Dorong Royalti Progresif untuk Amankan Hilirisasi

Di sisi lain, rencana kenaikan tarif royalti dan bea keluar minerba memicu kekhawatiran akan membengkaknya biaya produksi pada sektor hilirisasi nikel.

Menyikapi hal itu, Udin meminta pemerintah menerapkan skema royalti yang progresif dan adaptif.

Menurutnya, formulasi royalti sebaiknya dikalibrasi secara dinamis mengikuti fluktuasi harga komoditas global. Dengan skema ini, beban keuangan investor tidak akan terlampau berat saat harga pasar internasional sedang mengalami tren penurunan.

Udin menekankan bahwa keberhasilan program hilirisasi industri nasional bertumpu pada rasa saling percaya (mutual trust) antara negara dan pelaku usaha.

Indonesia berkomitmen mengambil hak keuntungan yang adil (fair share) dari eksploitasi kekayaan alam demi mendanai APBN, namun tanpa mengorbankan kepastian hukum dan kenyamanan berbisnis bagi penanam modal.

"Kita ingin investasi yang masuk ke Indonesia benar-benar membawa dampak kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya lewat kontribusi fiskal dan cadangan devisa yang kuat. Melalui dialog yang konstruktif dengan Kamar Dagang China dan mitra investor lainnya, kita yakin pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo bisa menemukan formula mitigasi yang tepat. Fiskal kita aman, investasi pun tetap tumbuh subur," pungkasnya.

Baca Juga: Strategi Jitu Berantas Tambang Ilegal: DPR Desak Aparat Incar Penadah Besar