Dia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
“Koordinasi yang baik antara pusat dan daerah merupakan fondasi kesuksesan dalam implementasi kebijakan. Kementerian Dalam Negeri berperan sebagai integrator, memastikan kebijakan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia juga menegaskan pentingnya agenda Pemilu Presiden yang berlangsung pada Februari lalu dan Pilkada Serentak pada November mendatang, sebagai peluang strategis untuk memperkuat demokrasi dan keberlanjutan pembangunan.
“Pemilu dan Pilkada Serentak bukan sekadar perayaan demokrasi, tetapi juga momentum penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan yang telah dirancang demi tercapainya tujuan besar bangsa,” tandasnya.
Sebagai informasi, Diklat diikuti oleh 80 peserta dengan rincian 40 peserta mengikuti PKA dan 40 peserta lainnya mengikuti PKP. Para peserta berasal dari berbagai Unit Kerja Eselon (UKE) 1 di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Diklat ini mencakup berbagai materi kepemimpinan, termasuk transformasi ekonomi, pengembangan SDM, dan konsistensi kebijakan.
Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menghadapi tantangan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, guna mencapai Indonesia yang maju dan sejahtera pada tahun 2045.[zlj]
