Dengan kondisi yang parah ini, Sekjen DPR memutuskan untuk tidak menyediakan fasilitas rumah jabatan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai gantinya, anggota DPR akan menerima uang tunjangan perumahan. Namun, besaran tunjangan tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.
Pemberian tunjangan perumahan ini bukan tanpa tantangan, perlu ada mekanisme yang jelas untuk memastikan bahwa tunjangan digunakan sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan.
Besaran tunjangan harus ditetapkan secara adil dan transparan, mempertimbangkan biaya sewa rumah di sekitar Senayan.
Anggota DPR yang tidak memiliki rumah di Jabodetabek mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari tempat tinggal yang sesuai dalam waktu singkat.
Oleh karena itu, anggota DPR diharapkan memberikan timbal balik nyata kepada rakyat dengan meningkatkan kinerja mereka dalam menjalankan tugas legislasi, pengawasan, dan anggaran.[dnl]
