Bahkan media sosial turut memberi gambaran reaksi publik yang gelisah. Banyak yang mempertanyakan standar etika yang diterapkan: mengapa kritik verbal dibungkam, tetapi tindakan yang mungkin lebih serius kerap dibiarkan?
Post mengingatkan bahwa prinsip “netralitas” seharusnya tidak diartikan sebagai pembungkaman suara kritis. Sebaliknya, standardisasi seharusnya didasarkan pada kompetensi: kemampuan untuk menyampaikan pendapat dengan berbasis data dan riset yang jelas.
Hal ini sangat krusial dalam konteks kebebasan berbicara di kampus, karena ia adalah komponen vital dalam demokrasi. Alih-alih menjaga kualitas pendidikan dan lingkungan akademis yang sehat, tekanan terhadap kebebasan berbicara di kampus malah menunjukkan bahwa ada semacam ketidakpercayaan terhadap kemampuan mahasiswa untuk berargumen dengan kompeten.
Di dunia yang semakin digital, tindakan keras terhadap kebebasan berbicara bisa memancing reaksi berlebihan di media sosial. BEM FISIP Unair hanya satu contoh dari banyak kasus serupa di berbagai kampus. Ketika mereka dihadapkan dengan sikap represif dari pihak kampus, suara kritis mahasiswa terancam tenggelam dan memudar.
Memang benar, menurut Post, standar kompetensi tetap harus dijaga di dalam lingkungan akademik. Namun, pembekuan lembaga kemahasiswaan atas karangan bunga satire jelas-jelas menunjukkan bahwa ada standar ganda dalam menerapkan etika dan kebebasan di lingkungan universitas.
Kita akhirnya perlu menanyakan: apakah tindakan keras terhadap BEM FISIP ini memang langkah yang mendukung demokrasi dan kebebasan akademik, atau justru melawan prinsip dasar kampus sebagai ruang pembelajaran dan kritis?
Seperti kata pepatah, “dunia berubah, kampus harus berubah.” Tapi ketika perubahan itu mengarah pada pembungkaman, bukan perkembangan, saatnya kita meninjau ulang apa sebenarnya peran kampus di masyarakat kita.
Semoga dari kasus ini, kita tidak melihat kampus menjadi “penjara pemikiran” bagi mahasiswa.[***]
Oleh: Ahmadie Thaha (Cak AT), Jurnalis Senior sekaligus Pendiri Republika Online 1995.
