Aus menekankan bahwa proyek yang layak masuk sebagai PSN harus berdampak nyata dan merata bagi masyarakat, bukan hanya menguntungkan segelintir orang, terutama kelompok kelas atas.
“Proyek strategis harus benar-benar bermanfaat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan tertentu. Jangan sampai PSN menjadi alat legitimasi bagi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegasnya.
Rencana evaluasi ulang ini dinilai sebagai langkah awal dalam membangun transparansi dan akuntabilitas kebijakan pembangunan nasional.
Pemerintah diharapkan mampu menyaring proyek PSN dengan kriteria yang ketat dan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Aus berharap hasil evaluasi akan menjadi tonggak penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif di bawah pemerintahan Presiden Prabowo.[dnl]
