JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PMRI), Muhaimin Iskandar, mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp653,7 miliar kepada Badan Anggaran DPR RI.
Tambahan anggaran ini diusulkan untuk memastikan efektivitas kinerja kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMRI dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
“Kemenko PM sendiri membutuhkan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk manajemen internal, serta Rp618 miliar untuk pelaksanaan kebijakan dan program koordinasi,” kata Gus Muhaimin dalam rapat bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senin (2/12/2024).
Rapat ini dihadiri oleh tujuh kementerian koordinator lainnya, termasuk Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko Hukum dan HAM, serta Kemenko Pangan.
Sebagai kementerian baru yang dibentuk di era Presiden Prabowo Subianto, Kemenko PMRI dirancang dengan paradigma baru untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat. Gus Muhaimin menyebut, kementeriannya bertugas memastikan kebijakan lintas sektor berjalan selaras dan efektif.
“Kemenko PMRI akan fokus pada pengentasan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, pengembangan UMKM dan koperasi, serta pengembangan ekonomi kreatif dan tenaga kerja migran,” ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Rakyat (PKR) tersebut.
Gus Muhaimin menjelaskan, Kemenko PMRI akan memimpin koordinasi untuk empat dari delapan program prioritas Presiden Prabowo. Program tersebut meliputi:
