Hal ini bertujuan untuk menciptakan batasan yang jelas bagi para dai dalam menyampaikan pesan mereka, terutama yang berkaitan dengan kerukunan beragama dan isu sosial.
“Para dai yang berdakwah di daerah perlu memegang aturan tertentu agar dakwah tetap relevan dan tidak menimbulkan polemik,” tegasnya.
Terkait polemik yang menimpa Gus Miftah, Abdul Wachid menilai bahwa insiden tersebut kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor politis.
“Saya kira Gus Miftah tidak berniat melecehkan, tapi dianggap demikian. Presiden sudah memberikan teguran, begitu pula Komisi VIII DPR. Ini menjadi pelajaran, tidak hanya bagi Gus Miftah tetapi juga bagi semua dai,” pungkas politisi dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Kontroversi ini menjadi pengingat bahwa dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, dai perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, terutama jika menggunakan humor. Sensitivitas terhadap audiens dan konteks lokal menjadi kunci untuk mencegah polemik serupa di masa depan.[dnl]
