“Pemerintah, kementerian, dan Korlantas Polri harus memikirkan ini. Kami memahami ada kaitannya dengan pendataan dan aspek lainnya, tetapi mari kita prioritaskan membantu masyarakat menengah ke bawah,” kata Nasir.
Nasir, yang telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 2004, menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil. Ia berharap pemerintah dan kepolisian mempertimbangkan masukan ini demi meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
“Kami memahami alasan-alasan dari Korlantas terkait kebijakan SIM, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana membantu warga menengah ke bawah,” tutup Nasir.
Usulan ini diharapkan dapat mendorong Korlantas Polri untuk memanfaatkan teknologi secara lebih efektif dan mempertimbangkan perubahan kebijakan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. [dnl]
