Urgent! Perencanaan Kesehatan Reproduksi Perlu Diintegrasikan Dalam Kebijakan Daerah

Kegiatan acara Finalisasi Perangkat Pembelajaran untuk Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/1/2025)/Puspen Kemendagri.

JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Integrasi perencanaan kesehatan reproduksi ke dalam kebijakan daerah dinilai semakin mendesak sebagai langkah strategis untuk menekan angka kematian ibu.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono saat membuka acara Finalisasi Perangkat Pembelajaran untuk Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi di Hotel Bidakara, Jakarta.

“Perencanaan dan penganggaran kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan kebijakan daerah tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab kita dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (25/1/2025).

Finalisasi perangkat pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi sektor kesehatan reproduksi, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya pemahaman teknis di tingkat daerah.

Selanjutnya, panduan teknis yang dihasilkan diharapkan mampu membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.