JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Aktivis Koordinator Masyarakat Tengerang yang juga merupakan Aktivis Pemerhati Korupsi, Asmudyanto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menindaklanjuti dugaan pelanggaran proses penerbitan izin terkait pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan pembangunan PIK 2 yang melibatkan perusahaan berinisial PT IAM.
Hal ini disampaikannya usia menyerahkan dokumen terkait izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) proyek properti yang dikelola PT IAM di PIK 2, Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ke KPK, Jumat (31/1/2025).
“Kami ingin KPK menyelidiki untuk memastikan bahwa proses perizinan ini bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proyek ini menyangkut pemanfaatan ruang publik yang sangat besar, sehingga dampaknya perlu diawasi bersama,” kata Asmudyanto
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan, terang dia, karena nama PT IAM juga terseret dalam SHGB laut di Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.
Apa lagi, lanjut dia, penerbitan izin tersebut dilakukan jelang Pilkada Kabupaten Tangerang. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, mengingat momentum politik seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
“Jika benar ada keterkaitan antara proyek ini dan politik praktis, maka ini adalah pelanggaran serius terhadap etika dan aturan hukum,” ujar Asmudyanto.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut pengelolaan ruang publik yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
