Perlindungan kepada investor muda yang memilik investasi kripto ini sangat diperlukan karena kripto tidak memiliki underlying.
“Ini harus diantisipasi karena kripto ini tidak seperti saham yang bisnisnya jelas dan bisa diukur,” katanya lagi.
Legislator asal Jawa Barat ini juga meminta OJK membuat framework pengawasan kripto khususnya di luar aspek perdagangan yang selama ini diawasi oleh Bappeti.
Tommy juga meminta adanya pengawasan terhadap excharge kripto, platform tempat pengguna bisa membeli, menjual dan menukar aset kripto.
“Exchange kripto itu berdampak real terhadap ekonomi dan masyarakat karena mereka memperdagangkan dan adanya penukaran sehingga mendapat keuntungan. Tapi apa manfaatnya bagi ekonomi dan masyarakat? OJK harus mengatur hal-hal tersebut,” ungkap Tommy.
Exchanger kripto, lanjutnya, juga harus memiliki kepatuhan terhadap regulasi Know You Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering.
“Know Yoour Customer adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan yang mencurigakan,” kata Tommy.
Hal ini, katanya untuk mengantisipasi agar tak terjadi lagi adanya dana ilegal dari judi online sebesar Rp 8 triliun yang menggunakan kripto. menurutnya hal ini harus diawasi betul agar kasus tersebut tidak terjadi lagi.[zul]
