Selain itu, Gubernur juga meminta agar dilakukan percepatan pembangunan RSUD Internasional Cakung. Ia berharap, groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan RSUD bisa dilakukan pada tahun ini, mengingat Cakung merupakan kecamatan terpadat di Jakarta.
Pramono juga meminta seluruh stakeholder terkait untuk menyelesaikan masalah penyempitan jalan di ruas Jalan Fatmawati menuju One Belpark, Jakarta Selatan.
“Tadi ada usulan yang menarik dari Kepulauan Seribu mengenai Pulau Tematik, Pulau Kucing. Kalau itu bisa diterapkan menurut saya, ini adalah salah satu hal yang mengobati saya. Sehingga dengan demikian untuk tematik ini mohon bisa diselesaikan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pramono mengingatkan tantangan ke depan dan dinamika global yang semakin komplek. Karena itu, ia meminta agar seluruh jajarannya fokus dalam perencanaan pembangunan tahun 2026 serta memastikan agar bisa terlaksana.
Untuk mewujudkannya, ia menginstruksikan agar jajarannya menjaga suasana kondusif dan membangun semangat positif yang mendukung kelancaran pembangunan. Serta memiliki sikap dan cara pandang yang berorientasi pada kesuksesan program.
Seluruh jajarannya juga diminta untuk memastikan program kerja di tingkat wilayah berkontribusi nyata terhadap visi pembangunan dan penanganan permasalahan di wilayahnya masing-masing.
“Melaksanakan program kerja yang sederhana namun berdampak luas bagi masyarakat di masing-masing kota kabupaten, dan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas belanja untuk menciptakan kebermanfaatan dalam jangka panjang,” kata dia.
Untuk menghadapi tantangan ke depan, Gubernur juga menekankan pentingnya pengelolaan APBD yang efektif dan efisien, peningkatan layanan publik, optimalisasi potensi Jakarta, dan sinkronisasi prioritas pembangunan daerah dengan nasional.
Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menekankan pentingnya aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 Tingkat Kota/Kabupaten.
Ia menyampaikan, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti banjir, kemacetan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Karena itu, Musrenbang menjadi forum penting untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Peran DPRD adalah memastikan bahwa aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dan terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah,” ujar Khoirudin.
Ia juga menyoroti pentingnya RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD. DPRD berperan strategis dalam memberikan masukan dan memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
“Reses DPRD bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan mekanisme penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.[zul]
