Peneliti TI Indonesia, Agus Sarwono, menyoroti bahwa perusahaan penyedia jet yang memenangkan tender didirikan pada 2022 dan ternyata tidak memiliki armada milik sendiri.
Selain itu, analisis Trend Asia menunjukkan 59 dari 100 trip KPU tidak menuju wilayah terluar sebagaimana alasan resmi penggunaan jet. Fakta ini menimbulkan tanya besar soal transparansi dan efisiensi anggaran publik.
Dengan berjalannya proses telaah, publik menaruh harapan agar KPK tidak hanya menghimpun data, tetapi juga menuntaskan audit anggaran serta menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan maladministrasi.
Kasus ini menjadi momen penting bagi KPU untuk memperbaiki mekanisme pengadaan dan bagi KPK untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di lembaga penyelenggara pemilu.[dit]
