Pelayanan izin TKA menjadi tulang punggung dalam mendatangkan tenaga ahli dan investor asing. Menaker Yassierli menekankan bahwa gangguan pelayanan dapat berdampak negatif pada iklim investasi.
Dengan kolaborasi ini, diharapkan kepercayaan dunia usaha kembali pulih dan proses izin TKA semakin efisien.
Kasus ini tidak hanya seputar dugaan suap atau mark-up biaya, namun juga menyentuh integritas sistem birokrasi.
Dukungan penuh Kemnaker kepada KPK mencerminkan tekad pemerintah memberantas korupsi hingga ke birokrasi. Kini, publik menanti hasil investigasi dan penetapan tersangka yang akan diumumkan setelah cukup bukti terkumpul.[dit]
