Koordinasi dan Analisis KPK
KPK melalui Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan mempelajari dokumen hasil investigasi dan memeriksa saksi kunci untuk menentukan adanya pelanggaran tindak pidana korupsi.
Praktik gratifikasi di sektor publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap proyek pembangunan infrastruktur.
Jika terbukti, pejabat yang meminta atau menerima gratifikasi dapat dijerat Pasal Gratifikasi UU KPK dan diancam hukuman penjara serta denda.
KPK diharapkan bergerak cepat untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus ini juga menjadi momentum bagi Kementerian PUPR untuk memperkuat mekanisme pencegahan gratifikasi, seperti penerapan e-procurement transparan, pelatihan antikorupsi bagi pegawai, dan saluran pelaporan yang aman. Dukungan penuh masyarakat dan media penting untuk memastikan proses penyidikan berjalan objektif.[dit]
