Kebijakan fiskal 2026 menekankan kualitas belanja yang lebih baik dengan prinsip value for money. Setiap rupiah anggaran harus dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui sistem e-budgeting terintegrasi, pemerintah akan memantau realisasi belanja secara real time dan melakukan revisi cepat apabila terjadi pemborosan atau penyelewengan. Optimalisasi penerimaan negara juga diupayakan melalui reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Dalam kondisi global yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan, intervensi pemerintah dianggap perlu untuk mengoreksi kegagalan pasar dan memastikan kesejahteraan sosial.
Delapan agenda prioritas Presiden—mulai dari program makan bergizi gratis hingga pemberdayaan desa—akan mendapatkan dukungan anggaran memadai. Koordinasi antara pusat dan daerah serta sinergi dengan sektor swasta juga diperkuat agar pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan pondasi Indonesia Emas 2045 semakin kokoh.[dit]
