Menyusul tinjauan lapangan, rapat koordinasi untuk percepatan penanganan karhutla di Kalimantan Barat digelar di Kantor Gubernur.
Baca Juga: BNPB: Awal Agustus 2025 Diwarnai Bencana, Karhutla di Tarakan dan Banjir Landa Sumatera
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menegaskan bahwa isu karhutla merupakan atensi langsung dari Presiden dan harus menjadi fokus bersama.
“Saya minta dibentuk satu tim yang beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim, apabila kurang bisa ditambahkan anggota dari Polda. Karena saya dengar laporan lahan yang sudah berhasil dipadamkan oleh Operasi Modifikasi Cuaca dan heli water-bombing begitu selesai dan pulang, malamnya dibakar kembali. Segera dibentuk tim untuk mencegah agar tidak dibakar kembali,” tegas Suharyanto.
Suharyanto menambahkan bahwa pemerintah pusat melalui BNPB akan terus memberikan dukungan penuh, baik melalui peralatan memadai untuk satuan tugas (satgas) darat maupun operasi udara. Dukungan ini mencakup Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pengerahan helikopter water-bombing.
Sementara itu, Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq memberikan pesan tegas kepada aparat penegak hukum untuk menindak siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pembakaran lahan.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ucap Hanif.
Untuk mendukung operasi udara, BNPB telah mengerahkan 2 unit pesawat OMC, 2 unit helikopter patroli, dan 2 unit helikopter water-bombing. BNPB bahkan menambah 1 unit pesawat Cessna Caravan untuk memperkuat kegiatan OMC di Kalbar pada periode 1-5 Agustus 2025.
Baca Juga: Tinjau Karhutla Riau, Kepala BNPB Perkuat Amunisi Satgas Karhutla
Meskipun BMKG melaporkan adanya hujan ringan di beberapa wilayah pada 31 Juli 2025 dan tidak terdeteksinya asap lintas batas, BNPB mengimbau semua pihak untuk tidak lengah dan terus bersinergi, terutama menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi akan segera tiba.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Kalimantan Barat, menunjukkan keseriusan dan kehadiran pemerintah dalam penanganan bencana.
(*Red)
