“Contohnya saja untuk penganggaran, siapanyang akan mengontrol kalau bupati dan DPRD adalah Ibu dan Anak. Yang ada penggunaan anggaran untuk kepentingan keluarga dan kelompok kerabat saja. Rakyat Bengkalis akan dirugikan,” tegas Habib Syakur.
Oleh sebab itu, Habib Syakur mendesak agar Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan tutup mata, apalagi membiarkan hal ini terjadi.
“Kemendagri wajib menegur Buapti Bengkalis dan keluarganya. Rusak sistem bernegara dan sistem pemerintahan daerah kalau ini dibiarkan,” jelas Habib Syakur.
Ulama asal Malang Raya ini juga mengingatkan bahwa dinasti politik itu erat kaitannya dengan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi uang rakyat. Sebab dalam politik dinasti, kekuasaan wilayah itu diatur seperti rumah tangga sendiri.
“Negara kita negara republik, rakyat berdaulat. Lha kalau kayak di Bengkalis semua diatur keluarga ya artinya kedaulatan rakyat itu diinjak-injak. Pasti ada yang tidak beres dalam proses ini,” lanjutnya.
Habib Syakur pun menyoroti masalah anggaran dan potensi terjadinya korupsi di Bengkalis yang dikenal memiliki APBD tertinggi di Riau, yakni mencapai Rp3,3 triliunan tahun 2025, sedangkan tahun 2024 sebesar Rp4,1 triliun.
“Ini saya minta agar KPK dan Kejaksaan Agung mencermati, anggaran APBD Bengkalis yang sebesar itu dipergukanan untuk apa saja dan ke mana arahnya. Sebab potensi penyelewengannya sangat besar karena satu kabupaten digarap oleh satu keluarga. Ini rawan sekali,” tuntas Habib Syakur.
