PONTIANAK, FAKTANASIONAL.NET– Dugaan praktik penyalahgunaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) semakin menguat.
Salah satu unsur pimpinan DPRD, Prabasa Anantatur, diduga ikut terlibat dalam pusaran masalah ini dengan nilai Pokir mencapai lebih dari Rp17 miliar.
Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, sebagian besar dana Pokir milik Prabasa tersebut diduga dipecah menjadi paket-paket kecil dengan nilai maksimal Rp200 juta.
Tujuannya jelas, agar proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) tanpa melalui proses lelang tender terbuka yang lebih transparan. Selain itu, terdapat juga alokasi anggaran survei jembatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
