Selain itu, harga bahan baku yang dipasok ke dapur MBG Kadin Pidie dilaporkan kerap berubah setiap hari dan rata-rata berada di atas harga pasar maupun Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga memunculkan dugaan praktik mark up.
Direktur UD Raihan Jaya, Ibrahim, dalam keterangannya kepada awak media, mendesak aparat penegak hukum serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG yang dikelola secara kekeluargaan oleh Muhammad Junaidi dan anaknya, Maulana Akbar.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan audit internal terhadap program tersebut. Jika tidak ada tindak lanjut, pihaknya mengancam akan menyampaikan surat terbuka langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ibrahim, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, APBA, dan APBK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari dugaan penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih jauh, ia mengungkap adanya dugaan pemalsuan tanda tangan oleh Maulana Akbar dalam surat resmi yayasan Kadin. Surat tersebut berkaitan dengan klaim kelangkaan bahan pangan pascabencana alam di Pidie. Ibrahim menilai tindakan itu berpotensi melanggar hukum dan mengindikasikan penyalahgunaan kewenangan.
Ia berharap Badan Gizi Nasional serta aparat penegak hukum segera meneliti keabsahan dokumen tersebut guna memastikan program MBG berjalan sesuai prinsip tata kelola yang bersih dan berpihak pada kepentingan publik.[zul]
