Legislator asal Jawa Barat ini berharap kasus ini menjadi momentum perbaikan total dalam manajemen haji di Indonesia. Ia menginginkan agar ke depannya penyelenggaraan haji terbebas dari praktik kolusi dan nepotisme.
Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama agar jemaah haji tidak lagi dirugikan oleh oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang.[dit]











