Daerah  

Pimpin Rakor di Sumut, Mendagri Dorong Akselerasi Rehabilitasi Pascabencana

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat meninjau dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Minggu (11/1/2026)/Dok.Puspen Kemendagri.

FAKTANASIONAL.NET – Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera menjadi agenda prioritas nasional. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi penanganan pascabencana di Sumatera Utara (Sumut), Senin (12/1/2025).

Raapt tersebut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Utara, para kepala daerah se-Sumut, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Mendagri menyampaikan bahwa Presiden telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan proses pemulihan berjalan cepat, terintegrasi, serta tepat sasaran.

Sebagai Ketua Satgas, Tito Karnavian langsung mengambil langkah konsolidasi dengan melakukan pemetaan kondisi daerah terdampak, sekaligus menghimpun berbagai persoalan di lapangan. Ia juga menampung aspirasi para kepala daerah terkait kebutuhan percepatan penanganan pascabencana.

Sebelum menggelar rapat koordinasi di Sumatera Utara, Mendagri terlebih dahulu mengadakan pertemuan serupa dengan Forkopimda Aceh dan meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa indikator utama pemulihan pascabencana mencakup berfungsinya kembali roda pemerintahan, pulihnya layanan publik, tersedianya akses pendukung, serta bergeraknya kembali aktivitas perekonomian masyarakat.

Menurutnya, pemulihan harus dimulai dari kelancaran pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota, kemudian berlanjut hingga kecamatan dan desa.

Berdasarkan hasil peninjauan dan laporan kepala daerah di Sumatera Utara, kondisi wilayah terdampak bencana dinilai bervariasi. Meski demikian, secara umum menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dengan mulai normalnya aktivitas pemerintahan di sejumlah daerah.