Menghapus pilkada langsung tanpa membenahi partai politik sama saja memindahkan masalah dari ruang publik ke ruang gelap. Ketika partai politik gagal berfungsi sebagai institusi kaderisasi dan pendidikan politik, lalu diberikan kekuasaan penuh memilih kepala daerah, maka yang lahir bukan efisiensi, melainkan monster kekuasaan yang rakus dan tak tersentuh kontrol publik.
Lebih jauh, narasi efisiensi anggaran yang kerap dijadikan alasan utama penghapusan pilkada langsung sesungguhnya menyederhanakan persoalan secara menyesatkan. Biaya besar dalam pilkada bukanlah akibat dari partisipasi rakyat, melainkan buah dari sistem politik yang permisif terhadap transaksi kekuasaan. Tanpa reformasi pendanaan partai, transparansi kampanye, dan penegakan hukum yang tegas, perubahan mekanisme pemilihan hanya akan mengubah jalur korupsi, bukan menghilangkannya.
Selain itu, pilkada tidak langsung berpotensi mematikan kontrol sosial di tingkat lokal. Kepala daerah yang lahir dari kompromi elite cenderung lebih loyal kepada partai dan penyokong modal ketimbang kepada rakyat. Akibatnya, kebijakan publik berisiko menjauh dari kebutuhan warga, sementara kritik masyarakat dipandang sebagai gangguan, bukan koreksi. Dalam situasi ini, ruang partisipasi publik menyempit, dan demokrasi lokal berubah menjadi sekadar prosedur administratif tanpa roh.
Jika orkestrasi ini dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya sistem pemilihan, tetapi kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Rakyat yang merasa suaranya tak lagi berarti akan menarik diri dari proses politik, membuka jalan bagi apatisme massal dan radikalisme kekecewaan. Inilah titik paling berbahaya: ketika elite dan oligarki mengira telah mengamankan kekuasaan, padahal sesungguhnya sedang menanam bom waktu bagi stabilitas politik dan masa depan demokrasi bangsa.
Pilkada langsung atau tidak langsung sejatinya bukan sekadar pilihan sistem, melainkan cermin keberpihakan. Apakah negara berdiri di sisi rakyat sebagai pemilik kedaulatan, atau justru tunduk pada elite dan oligarki yang menjelma menjadi monster demokrasi. Jika pilihan jatuh pada yang kedua, maka kita sedang menyaksikan kemunduran sejarah yang disengaja dan rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.
Oleh: Dr. Muhammad Uhaib As’ad, M.Si (Akademisi, Analis Politik Lokal dan Ekonomi Politik Kebijakan Publik Kalimantan Selatan)
