Namun dalam pemahaman politik yang lebih jauh, ini adalah sinyal keberpihakan. Indonesia ingin dipandang sebagai aktor global yang bertanggung jawab, kooperatif, dan sejalan dengan kepentingan Barat. Persis seperti Orde Baru dulu, ketika stabilitas regional dan sikap anti-komunisme dijadikan tiket masuk ke lingkaran kekuasaan internasional.
Intinya, setiap tiket selalu punya harga. Dalam konteks hari ini, harga itu muncul dalam negosiasi tarif dagang Indonesia dan Amerika Serikat. Tarif bukan sekadar soal angka ekspor-impor, melainkan instrumen tekanan.
Ketika Washington menekan lewat kebijakan perdagangan, negara mitra biasanya membalas bukan dengan perlawanan, melainkan konsesi. Konsesi itu bisa berupa pembukaan pasar, pelonggaran aturan, atau yang paling strategis akses terhadap sumber daya penting. Logam tanah jarang berada tepat di titik itu.
Di sinilah bayang-bayang Soeharto kembali relevan. Orde Baru menyerahkan emas Papua bukan karena kurangnya nasionalisme, tetapi karena memandang kekayaan alam sebagai alat legitimasi eksternal.
Dukungan Amerika berarti stabilitas rezim. Hari ini, Prabowo menghadapi konteks yang berbeda, tetapi logika dasarnya serupa. Pengakuan global, dukungan strategis, dan kelancaran hubungan dagang dengan Amerika Serikat tampak lebih diutamakan daripada membangun arsitektur kedaulatan penuh atas logam tanah jarang.
Ironisnya, semua ini dibungkus dengan retorika nasionalisme yang keras. Negara digambarkan kuat, berdaulat, dan disegani. Namun dalam praktiknya, kekayaan strategis justru dikelola untuk kepentingan asing.
Hilirisasi disebut, tetapi kendali teknologi dan data tetap abu-abu. Kedaulatan diklaim, tetapi ruang tawar justru dilepas sejak awal. Ini bukan nasionalisme konfrontatif, melainkan nasionalisme transaksional. Keras di pidato, lentur di meja negosiasi. Berkoar-koar anti asing, tapi menjadi alat kepentingan asing.
Sejarah emas Papua mengajarkan satu hal pahit. Ketika sumber daya strategis dijadikan alat kompromi geopolitik, yang diuntungkan adalah kekuatan besar, sementara negara pemilik hanya mendapatkan remah-remah.
Logam tanah jarang kini berada di posisi yang sama. Kedekatan Prabowo dengan Trump, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Amerika, dan negosiasi tarif dagang bukanlah peristiwa yang terpisah. Semuanya adalah bagian dari satu pola. Upaya menempatkan Indonesia sebagai mitra yang “aman” bagi kepentingan global, meskipun itu berarti mengulang kesalahan sejarah.
Jika pola ini dibiarkan, maka logam tanah jarang akan mengikuti jejak emas Papua. Dari simbol potensi kedaulatan menjadi monumen kompromi politik. Dan sekali lagi, generasi mendatang hanya akan membaca kesimpulan yang sama bahwa di negeri ini, kekuasaan boleh berganti, wajah presiden bisa berubah, tetapi cara negara bertukar masa depan dengan pengakuan asing nyaris tak pernah benar-benar ditinggalkan.
