POLITIK Indonesia memang ajaib. Kemarin berpelukan seperti sahabat yang dipersatukan oleh takdir. Hari ini mulai saling pandang seperti dua pendekar yang sama-sama menyimpan golok di balik sarung.
Publik tentu belum lupa, kemenangan Prabowo-Gibran bukanlah hasil sulap turun dari langit bersama hujan meteor. Di balik kemenangan itu berdiri sosok yang pengaruhnya masih berkeliaran ke mana-mana seperti sinyal WiFi tetangga, Jokowi. Walaupun sudah tidak lagi duduk di kursi presiden, bayangannya masih menempel di kabinet, birokrasi, jaringan politik, hingga grup WA yang mungkin isinya lebih rahasia dari resep ikan bakar Buyung.
Selama setahun terakhir, publik melihat gejala aneh. Mirip pasangan pengantin masih foto mesra di Instagram tetapi kasurnya sudah dipisah dua kamar. Secara resmi semua baik-baik saja. Tidak ada mengaku bertengkar. Tidak ada mengaku kecewa. Namun aroma pecah kongsi mulai tercium seperti bau durian bawor tertinggal di bagasi mobil. Semakin ditutup, semakin menyengat.
Lalu datanglah badai demonstrasi mahasiswa menghantam pemerintahan Prabowo. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dulu dijual seperti Avengers penyelamat bangsa mulai diteriaki dari berbagai arah. Mahasiswa menuntut evaluasi penghentian program tersebut.
Di saat sama, persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, BBM, dan nilai tukar rupiah ikut dibawa ke jalan. Semua tagihan negara mendadak dilempar ke meja Prabowo seperti pelanggan warung yang pura-pura ke toilet ketika waktu bayar tiba.
Nah, di tengah suasana panas itu, muncul tokoh utama episode berikutnya, Gibran Rakabuming Raka. Pada 15 Juni 2026, sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima di Istana Wakil Presiden. Gibran mendengarkan aspirasi mereka, mencatat tuntutan mereka, dan berjanji menyampaikan semuanya kepada Prabowo. Sekilas terlihat biasa. Sangat humanis. Sangat merakyat. Sangat Jokowi sekali.
Tetapi di dunia politik, kadang-kadang senyum ramah lebih berbahaya dari pidato marah. Sebab sebagian pengamat melihat pertemuan itu bukan sekadar menerima mahasiswa. Itu seperti adegan pembuka film konspirasi. Ketika pemerintah sedang dihantam kritik, tiba-tiba muncul figur tampil sebagai pendengar rakyat, penenang massa, sekaligus penyelamat suasana. Kalau ini pertandingan sepak bola, netizen mulai bertanya-tanya, ini satu tim atau sudah mulai latihan adu penalti?
Belum habis publik mengunyah peristiwa itu, tiba-tiba muncul cerita yang membuat telinga panas dan kepala berasap. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bina Kusuma (UBK) mengaku menerima Rp20 juta. Ada pula cerita yang menyebut sekitar Rp2 juta per mahasiswa.
Tujuannya? Dugaan untuk “mengondisikan” demonstrasi agar tidak terlalu keras di depan Istana atau memindahkan lokasi aksi. PDI-P langsung meminta klarifikasi. Istana mengatakan akan melakukan pengecekan. Rakyat? Rakyat langsung membuka kursi lipat, membeli kopi, lalu menikmati episode terbaru serial “Game of Thrones Nusantara.”
Masalahnya, uang Rp20 juta bukanlah inti ceritanya. Yang lebih menarik adalah pertanyaan kuno yang selalu muncul dalam setiap teori konspirasi politik, siapa yang diuntungkan? Sebab dalam politik, seekor cicak jatuh dari plafon pun kadang bisa ditafsirkan sebagai manuver geopolitik.
Kemudian datanglah Prabowo membawa penyembur api. Pada 24 Juni 2026 di Gorontalo, di hadapan petani dan nelayan, ia melontarkan kalimat yang langsung membuat suhu politik naik lima derajat Celsius. Ia mengaku mengetahui siapa membayar demonstran. Cuma, ia tidak menyebut nama. Tentu publik bertanya, siapa dimaksud?
Apakah beliau juga tahu, penyogok mahasiswa UBK 20 juta, dijanjikan 300 juta. Atau, beliau juga tahu emak-emak yang dibayar 200 ribu, guru, siswa, petani, nelayan, perangkat desa yang turun ke jalan untuk mendukung MBG? Tentu Prabowo tahu, karena ia punya intel canggih. Sayangnya, ia tidak menunjuk batang hidung si penyuplai dana demo.
Tidak ada yang tahu. Kecuali, RI1. Tetapi politik Indonesia memang memiliki bakat unik, satu kalimat bisa menghasilkan seribu teori dan dua ribu konten TikTok.
Belum selesai kegaduhan itu, Solo mendadak berubah menjadi arena gladiator politik. Kota yang selama ini dianggap tanah suci Jokowi tiba-tiba ribut gara-gara baliho ucapan ulang tahun ke-65 Jokowi yang dipasang menggunakan APBD. Wali Kota Solo, Respati Ardi, membela kebijakan itu dengan alasan masyarakat masih merasakan keberkahan era Jokowi.
Nah, di sinilah adegan plot twist muncul. Gerindra Solo justru meledak. Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mempertanyakan, mengapa uang rakyat dipakai untuk memberi ucapan kepada mantan presiden. Sementara Presiden Prabowo yang sedang menjabat tidak mendapatkan perlakuan serupa.
Bahkan PDIP ikut memberikan kritik. Nuan bayangkan. Gerindra dan PDIP yang biasanya berseberangan, tiba-tiba berada di sisi yang sama. Ini peristiwa secara ilmiah mungkin perlu diteliti oleh Badan Riset Nuklir.
Semua potongan peristiwa itu mulai membentuk gambar besar. Prabowo tampaknya ingin keluar dari bayang-bayang Jokowi. Ia ingin dikenang sebagai penguasa penuh, bukan penjaga toko yang kebetulan mewarisi kunci gudang. Sementara di sisi lain, pengaruh Jokowi melalui Gibran dan jaringan politiknya tentu belum siap masuk museum sejarah.
Maka lahirlah apa yang bisa disebut sebagai Perang Dingin Jilid Nusantara. Tidak ada tank. Tidak ada rudal. Tidak ada kapal induk. Yang ada adalah baliho, demonstrasi, pertemuan mahasiswa, pernyataan politik, manuver elite, dan teori konspirasi yang berkembang lebih cepat daripada promo diskon marketplace.
Semua ini mengarah ke satu tujuan besar, 2029. Tahun yang masih jauh di kalender, tetapi sudah terasa dekat di kepala para elite. Sebab bagi politisi, lima tahun itu seperti lima menit menjelang azan Magrib saat sedang berbuka puasa.
Kalau teori pecah kongsi ini benar, maka yang kita lihat sekarang hanyalah trailer. Film utamanya belum diputar. Bansos belum dibagikan. Namun satu hal sudah pasti. Di balik foto-foto resmi penuh senyum, mungkin ada dua matahari sedang berebut langit. Sejarah mengajarkan satu hal sederhana, langit politik Indonesia biasanya terlalu sempit untuk dua matahari sekaligus.[***]
Penulis: Rosadi Jamani (Jurnalis Senior, Ketua Satu Pena Kalbar)
