Oleh karena itu, ia menilai penurunan indeks persepsi korupsi dan transparansi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, termasuk bagi partai politik. Sebagai langkah konkret, PDIP tengah merancang kurikulum khusus untuk kader.
“Kami sekarang merancang suatu kurikulum pencegahan korupsi. Kami melibatkan pakar, termasuk mantan pejabat di KPK, sebagai narasumber. Partai harus terdepan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tersebut,” tegas Hasto.
Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan bahwa penurunan Indeks Persepsi Korupsi bisa menjadi salah satu faktor penghambat majunya ekonomi nasional. “Ya, salah satu faktornya pastilah itu, meski bukan satu-satunya faktor,” ungkapnya.
Said Abdullah mengaku cukup terkejut dengan turunnya skor IPK Indonesia di tengah gencarnya aksi penegakan hukum belakangan ini.
“Cukup mengagetkan. Di balik gencarnya aparat penegak hukum, justru indeks persepsinya turun. Namun, saya tidak akan mengatakan ini sebagai anomali lagi,” pungkas Said.
