“Jawaban yang disampaikan justru membahas penyelesaian masalah antara suku Wate dan Degei pada tahun 2018, bukan masalah yang terjadi antara saya dan PT JDI yang hingga saat ini belum terselesaikan,” ujar Bernadus.
Di sisi lain, pihak Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XVII Jayapura memiliki posisi yang berseberangan. Kepala Balai, Safruddin Jen, menegaskan bahwa secara administratif dan legal, persoalan yang diangkat oleh Bernadus Pokuai dianggap sudah tuntas berdasarkan catatan masa lalu.
“Persoalan yang disampaikan Bernadus Pokuai telah diselesaikan dalam rapat pada tanggal 9 Agustus 2018 di ruang rapat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dengan notulen rapat sebagai lampiran,” jelas Safruddin secara terpisah.
Kini, bola panas sengketa hutan di Distrik Wanggar ini berada di tangan Inspektorat Kemenhut. Masyarakat menanti apakah kementerian akan melakukan peninjauan ulang atas data tahun 2018 tersebut atau tetap pada keputusan bahwa kasus ini telah ditutup.
Baca Juga: IPI Kutuk Penembakan Pilot Smart Air di Papua Selatan, Desak Perlindungan Negara
