Presiden Prabowo Soroti Urgensi Perbaikan Tata Kelola dan Pemberantasan Korupsi
FAKTANASIONAL.NET – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik ilegal sebagai prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Dalam forum ekonomi di Amerika Seri…
Dengarkan Ringkasan
FAKTANASIONAL.NET– Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberantasan praktik ilegal sebagai prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia.
Dalam forum ekonomi di Amerika Serikat, Kepala Negara memaparkan langkah-langkah reformasi struktural yang tengah ditempuh pemerintah guna menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam sesi roundtable Business Summit yang dihadiri oleh para pelaku usaha global di Washington DC, Rabu (18/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara objektif mengakui adanya tantangan internal yang masih dihadapi Indonesia. Ia menyebutkan bahwa masalah korupsi dan lemahnya kinerja kelembagaan merupakan hambatan yang harus segera diatasi untuk menjamin efisiensi ekonomi.
“Kita memiliki kelemahan. Kita memiliki masalah dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Kita memiliki masalah korupsi. Kita memiliki masalah kinerja kelembagaan yang masih lemah,” ungkap Prabowo.
Baca Juga: Target Ekonomi 2026: Airlangga Hartarto Bidik Angka 5,6 Persen
Langkah transparansi ini dinilai sebagai upaya strategis pemerintah untuk membangun kepercayaan pelaku pasar internasional melalui pengakuan atas tantangan yang ada, sekaligus menunjukkan keseriusan dalam mencari solusi.
Presiden menegaskan bahwa komitmen perbaikan ini bukan tanpa rintangan.
Ia mengakui adanya penolakan dalam proses reformasi birokrasi, namun pemerintah tetap konsisten pada jalur penegakan hukum demi kepentingan nasional yang lebih besar.
Menurut Presiden, tanpa kepastian hukum dan tata kelola yang kuat, kepercayaan investor sulit dipertahankan dalam jangka panjang.
Oleh karena itu, perbaikan kinerja kelembagaan menjadi prioritas dalam agenda pembangunannya guna menekan praktik-praktik yang merugikan keuangan negara.
Upaya memperkuat iklim investasi ini selaras dengan visi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dengan memperbaiki sistem birokrasi dan meminimalisir celah korupsi, pemerintah berharap Indonesia dapat menjadi destinasi investasi yang lebih kompetitif dan transparan.
Kunjungan kerja ke Washington DC ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meyakinkan mitra global bahwa Indonesia tengah berada dalam fase transformasi menuju sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Komentar (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama.
