Kemlu RI Tegaskan Batasan Pasukan Perdamaian: Mandat Terbatas di Gaza, Bukan Israel

FAKTANASIONAL.NET – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan klarifikasi resmi guna menepis kekhawatiran publik mengenai potensi penempatan pasukan perdamaian Indonesia di wilayah Israel.

Pemerintah menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi internasional memiliki batasan yang sangat ketat dan terukur.

Prinsip National Caveat Indonesia

Direktur Perdamaian dan Keamanan Internasional Kemlu RI, Caka Alverdi, menjelaskan bahwa Indonesia menerapkan national caveat (batasan nasional) sebagai pedoman utama.

Baca Juga: Ketegangan AS-Iran Memuncak, Kemlu Pastikan WNI di Iran Masih Aman

Hal ini bertujuan agar misi tetap selaras dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta hukum internasional.

Dalam press briefing di Gedung Kemlu, Jumat (27/2/2026), Caka merinci poin-poin utama mandat tersebut:

"Dari national caveat kita, saya sampaikan beberapa hal, seperti misalnya yaitu mandat non-combat dan non-demiliterisasi. Tidak ditargetkan dengan pihak mana pun. Penggunaan kekuatan sangat terbatas. Area penugasan terbatas di Gaza," ujar Caka.

Fokus pada Stabilisasi dan Kedaulatan Palestina

Pemerintah menggarisbawahi bahwa kehadiran Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) murni bertujuan untuk stabilitas, bukan untuk operasi militer ofensif. Kemlu juga menetapkan syarat mutlak terkait penghormatan terhadap hak-hak bangsa Palestina.

Beberapa prasyarat utama yang ditekankan antara lain:

• Persetujuan Otoritas Palestina: Menjadi prasyarat utama penempatan.

• Kedaulatan: Menghormati hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.

• Penolakan Relokasi Paksa: Menentang keras adanya perubahan demografi di wilayah tersebut.

Komitmen yang Dapat Dievaluasi

Lebih lanjut, Caka memastikan bahwa partisipasi Indonesia dalam misi ini tidak bersifat permanen. Pemerintah memiliki kendali penuh untuk menarik diri jika situasi di lapangan tidak lagi sesuai dengan mandat awal.

"Persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Menolak perubahan demografi dan relokasi paksa. Menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri," tegasnya.

Baca Juga: Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Gaza, Indonesia Kirim Ribuan Prajurit ISF