Masalahnya bukan pada kerja sama. Bukan pula pada integrasi ekonomi digital. Tidak ada negara modern yang bisa hidup terisolasi. Transfer data lintas negara adalah realitas. Namun realitas bukan alasan untuk menutup diskusi kritis.
Yang hilang dari narasi resmi adalah pembicaraan tentang kedaulatan digital.
Kedaulatan di era klasik berarti kontrol atas wilayah. Di era data, kedaulatan berarti kontrol atas infrastruktur dan arus informasi.
Negara yang tidak menguasai infrastrukturnya sendiri perlahan bergantung. Negara yang bergantung lama-lama menyesuaikan diri. Dan negara yang terus menyesuaikan diri akhirnya kehilangan daya tawar.
Kedaulatan jarang hilang dalam satu malam. Ia tidak runtuh karena satu perjanjian. Ia melemah sedikit demi sedikit melalui ketergantungan yang dianggap wajar.
Ketika pemerintah mengatakan standar keamanan “setara”, publik berhak bertanya setara menurut siapa? Siapa yang melakukan audit? Siapa yang memastikan tidak ada celah akses melalui mekanisme hukum asing? Di mana transparansi klausul teknisnya? Apakah Indonesia memiliki posisi tawar yang cukup kuat untuk menolak jika terjadi benturan kepentingan?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk anti-kerja sama. Ini bentuk kewaspadaan.
Dalam sejarah, benteng tidak selalu roboh karena dihantam dari luar. Kadang ia melemah karena gerbang dibuka atas nama efisiensi, modernisasi, atau integrasi digital global. Tidak ada niat menyerahkan. Tidak ada deklarasi kekalahan. Yang ada hanya penyesuaian-penyesuaian kecil yang akumulatif.
Transfer bukan penyerahan, benar. Tetapi transfer tanpa kontrol infrastruktur nasional yang kuat dapat berubah menjadi ketergantungan. Dan ketergantungan, jika dibiarkan, menggerus kedaulatan secara perlahan.
Yang dibutuhkan publik bukan sekadar klarifikasi kata. Yang dibutuhkan adalah transparansi teknis, pengawasan independen, penguatan kapasitas nasional, dan keberanian untuk menempatkan kepentingan jangka panjang di atas kenyamanan jangka pendek.
Karena di era ini, yang diperebutkan bukan lagi tanah dan laut. Yang diperebutkan adalah data.
Dan siapa yang menguasai data, pada akhirnya menguasai arah bangsa.[***]
Penulis: Hamdi Putra, Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
