FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyoroti meningkatnya tensi keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul aksi saling serang yang melibatkan kekuatan militer Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Situasi ini berdampak pada sejumlah titik strategis di kawasan, termasuk adanya serangan balasan terhadap pangkalan militer di Riyadh, Arab Saudi.
Merespons kondisi tersebut, Aprozi mengimbau jamaah umrah asal Indonesia yang saat ini berada di Makkah maupun Madinah untuk tetap tenang jika terjadi kendala teknis pada jadwal kepulangan ke Tanah Air.
“Kita menghimbau kepada jamaah umrah yang masih berada di Arab Saudi, baik itu di Madinah maupun Makkah, agar kiranya dapat bersabar, seandainya ada keterlambatan kepulangan para calon jamaah disebabkan oleh eskalasi perang di Timur Tengah,” ujar Aprozi, Senin (2/3/2026).
Koordinasi dan Langkah Strategis Pemerintah
Baca Juga ; Ketegangan di Timur Tengah Memanas, Pemerintah Minta WNI Tunda Perjalanan
Legislator dari Fraksi Golkar ini menegaskan pentingnya koordinasi intensif antara jamaah, biro travel penyelenggara, serta perwakilan diplomatik RI di Arab Saudi. Pemerintah diyakini tengah menyusun skema pemulangan yang aman bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di tengah ketidakpastian jalur penerbangan internasional.
“Kita kita yakini bahwa pemerintah Republik Indonesia tentu akan melakukan yang terbaik. Melakukan koordinasi tentang bagaimana teknis pemulangan warga Indonesia yang ada di Arab Saudi atau di yang sedang melaksanakan ibadah umrah,” tegas Aprozi.
Ia juga meminta keluarga jamaah di Indonesia untuk tidak panik dan mempercayakan proses pengamanan jalur kepada otoritas terkait. Penundaan kepulangan dinilai sebagai langkah preventif hingga jalur udara dinyatakan sepenuhnya aman dari risiko konflik.
Saran Penundaan Keberangkatan dan Kewajiban Biro Travel
Selain imbauan bagi yang sudah di lokasi, Aprozi menyarankan masyarakat yang merencanakan ibadah umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga situasi kondusif. Hal ini berkaitan dengan potensi gangguan rute penerbangan yang melintasi wilayah konflik.
