“Penguatan aspek hukum dan komunikasi publik merupakan dua hal yang saling melengkapi dalam tata kelola program pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pelaksanaan program dapat berjalan lebih akuntabel sekaligus menjaga kepercayaan publik,” tegas Hida.
Melalui langkah ini, Badan Gizi Nasional berharap seluruh aparatur pelaksana Program MBG memiliki kesiapan mental dan legalitas yang kuat dalam menjalankan mandat pemenuhan gizi nasional di seluruh wilayah Indonesia.
“Hal demikian sebenarnya sudah cukup sering terjadi, tetapi tidak ter-blow up seperti sekarang,” ucap Farhan dikutip dari Kompas.com, Senin (8/6/2026). Farhan menjelaskan bahwa dalam mekanisme normal, BGN biasanya mentransfer dana…
“Sudah diajukan proses pengunduran diri dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun, Tapi proses pengunduran dirinya sudah dilakukan berlangsung sejak kemarin,” ujar Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026)….
Tentu, penyidik Kejagung juga akan mempelajari keterangan atau informasi apa yang dimiliki oleh Sony Sanjaya, dan apakah benar adanya atau sekadar mengada-ada pula? Harapan publik tentu kasus ini dibongkar hingga…
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pelaksanaan program dengan skala sangat besar seperti MBG memang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mulai…
