FAKTANASIONAL.NET – Gelombang kritik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguat menyusul simpang siurnya status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Aktivis Forum Sipil Bersuara (Forsiber), Hamdi Putra, menilai persoalan ini telah bergeser dari sekadar urusan prosedur menjadi ancaman serius bagi kredibilitas lembaga.
Hamdi menegaskan bahwa situasi ini menuntut langkah tegas, yakni peninjauan ulang terhadap performa para pucuk pimpinan di Gedung Merah Putih.
“Ketika kredibilitas dipertanyakan, satu hal menjadi tak terelakkan. Pimpinan KPK harus dievaluasi,” kata Hamdi Putra dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Tanggung Jawab Akuntabilitas
Menurut Hamdi, desakan evaluasi ini merupakan hal yang wajar dalam sebuah institusi publik yang memegang mandat besar.
Ia menekankan bahwa pimpinan harus bertanggung jawab atas setiap krisis kepercayaan yang muncul di masyarakat.
“Evaluasi ini bukan bentuk serangan politik, melainkan konsekuensi logis dari prinsip akuntabilitas,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pimpinan memikul tanggung jawab atas setiap kebijakan, setiap celah, dan setiap krisis kepercayaan yang muncul.
Kritik Atas Lemahnya Transparansi
Hamdi menyoroti pola komunikasi KPK dalam kasus Yaqut yang dinilai tertutup.
Publik justru mendapatkan informasi mengenai perubahan status tahanan dari pihak luar, bukan melalui pengumuman resmi yang transparan sejak awal.
