FAKTANASIONAL.NET – Tekanan publik terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mencapai titik didih.
Kegagalan sistematis dalam pencairan hak-hak pegawai dan perangkat desa memicu tuntutan keras dari elemen masyarakat agar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) segera meletakkan jabatannya.
Aktivis Rizky Widya Tama secara terbuka menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji, Penghasilan Tetap (SILTAP) perangkat desa, hingga dana perjalanan dinas (SPPD) bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan bukti kegagalan kepemimpinan.
Kritik Tajam: “Jangan Biarkan Pegawai Jadi Korban”
Rizky menilai manajemen kas daerah saat ini sudah dalam kondisi lampu merah.
Ia menegaskan bahwa jabatan publik menuntut kompetensi, bukan sekadar pengisian posisi administrasi.
“Kalau tidak mampu, lebih baik mundur. Jangan biarkan sistem terus bermasalah dan pegawai yang jadi korban,” tegas Rizky sebagaimana dikutip pada Senin (23/3/2026).
Menurutnya, pola keterlambatan yang berulang ini menunjukkan adanya lubang besar dalam perencanaan anggaran yang tidak kunjung diperbaiki.
