Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kemampuan negara untuk membiayai pengeluaran produktif, terutama ketika porsi pembayaran bunga dan pokok utang semakin besar. Oleh karena itu, diversifikasi sumber pembiayaan menjadi kebutuhan yang mendesak.
Instrumen Non-Utang yang Dapat Dioptimalkan
Dalam konteks ini, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai instrumen non-utang yang dapat dioptimalkan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Danantara misalnya, dapat berperan sebagai agen pembangunan melalui investasi langsung dalam proyek-proyek strategis tanpa membebani APBN.
Badan Layanan Umum (BLU) menawarkan fleksibilitas keuangan yang memungkinkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara lebih efisien. Sementara itu, Special Mission Vehicles (SMV) seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan Indonesia Infrastructure Finance (IIF) telah menjadi instrumen penting dalam skema blended finance untuk pembiayaan infrastruktur berkelanjutan
Lebih jauh lagi, kehadiran Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan Danantara membuka peluang untuk menarik investasi jangka panjang dari luar negeri tanpa menambah beban utang negara.
Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menciptakan ekosistem pembiayaan yang lebih beragam dan resilien. Sinergi antara Danantara, BLU, SMV, dan LPI menjadi kunci untuk mengurangi tekanan terhadap APBN sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Harus Fokus pada Kualitas Kebijakan
Pada akhirnya, perdebatan mengenai defisit dan utang seharusnya tidak berhenti pada angka, tetapi harus bergeser pada kualitas kebijakan. Pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah negara berutang atau tidak, melainkan untuk apa utang tersebut digunakan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian.
Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang tidak dapat ditawar. Publik berhak mengetahui bagaimana utang dikelola, proyek apa yang dibiayai, dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan yang tepat – yakni mengarahkan utang pada belanja produktif, menjaga disiplin fiskal, memastikan kualitas pengeluaran, dan memperluas sumber pembiayaan non-utang – deficit anggaran dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial.
Indonesia, dengan posisi fiskal yang relatif aman saat ini, memiliki peluang besar untuk memanfaatkan instrumen ini secara optimal.
Namun, peluang ini hanya dapat diwujudkan jika pemerintah konsisten dalam menjaga kualitas kebijakan. Tanpa itu, utang yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru berpotensi berubah menjadi beban yang menghambat masa depan.
Sebaliknya, dengan tata kelola yang baik, utang dapat menjadi jembatan menuju transformasi ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
Mungkin yang bisa menjadi model dalam mengelola negara anggaran defisit kita bisa belajar dari Javier Milei, yang menjabat sebagai Presiden Argentina pada Desember 2023, telah menerapkan strategi ekonomi “terapi kejut” yang bertujuan untuk menghilangkan defisit fiskal kronis negara tersebut, sebuah masalah yang ia sebut sebagai isu “strategis” yang memicu hiperinflasi dan stagnasi ekonomi. Pendekatannya, yang diberi label sebagai kebijakan “gergaji mesin”, telah berhasil mencapai surplus fiskal untuk pertama kalinya sejak 2008 dengan memangkas pengeluaran publik, mengurangi subsidi pemerintah, dan memberhentikan pegawai pemerintah.
Pemerintahan Milei mencapai sesuatu yang banyak dianggap sebagai keajaiban dalam menekan inflasi, dan menstabilkan ekonomi serta nilai tukar dollar AS, dua masalah lama yang selalu menghantui Argentina,
Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran, Milei membubarkan Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP), lembaga pajak terbesar Argentina sebagai sumber kebocoran terbesar selama ini diganti badan baru yang lebih efisien, dengan pemangkasan sekitar 3.100 pegawai negeri.
Selain pembubaran AFIP, efisiensi anggaran lain yang diterapkan adalah penutupan 13 kementerian dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih dari 30.000 pegawai negeri, atau sekitar 10 persen dari total pegawai pemerintah federal.
Efeknya langsung terasa. The Daily Economy pada 7 November 2024 melaporkan, Argentina mencatat surplus anggaran pertama dalam 12 tahun serta penurunan risiko investasi sebesar 10,4 persen. Bahkan, upah riil juga menunjukkan tren peningkatan. Indonesia dan Argentina ada kemiripan dalam hal
Ketergantungan pada ekspor pertanian, pertambangan, dan energi tanpa sektor industri yang kuat yang dapat berisiko melemahkan kelas menengah. Keberhasilan Argentina dalam menekan inflasi dan mencapai efisiensi anggaran menjadi contoh bagaimana kebijakan penghematan yang ketat dapat membuahkan hasil dalam waktu singkat.[***]
Penulis: Arief Poyuono, Komisaris Pelindo.
