-
Melakukan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
-
Mencari skema pembiayaan alternatif.
-
Risiko pengurangan jumlah pegawai jika target 30 persen tidak tercapai.
Namun, pihak legislatif khawatir pemotongan TPP justru akan melumpuhkan semangat kerja ASN dan menurunkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
DPRD Desak Pusat Ambil Alih Gaji PPPK
Sebagai solusi jalan tengah, DPRD Jepara mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan intervensi langsung dengan mengambil alih pembiayaan gaji PPPK melalui APBN.
Langkah ini dinilai sebagai satu-satunya cara menyelamatkan ribuan pegawai tanpa menguras kantong daerah.
Usulan tersebut rencananya akan diteruskan melalui Gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Keuangan.
Jika skema pengalihan beban ke APBN ini disetujui, beban APBD Jepara dipastikan akan melonggar signifikan tanpa harus mengorbankan hak-hak ekonomi para pegawai yang telah mengabdi.
