FAKTANASIONAL.NET – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, di kanal YouTube Mahfud MD Official mengupas tuntas tiga isu terpanas. Antara lain, soal RUU Perampasan Aset Koruptor.
Tiga isu itu, yakni RUU Perampasan Aset, manuver politik tingkat tinggi kubu Joko Widodo, hingga anjloknya kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
RUU Perampasan Aset Didukung Pitra Romadoni, Koruptor Diminta Tak Bisa Nikmati Hasil Kejahatan
Analisis itu dalam podcastnya yang tayang Senin (31/8/2026) malam.
Sorotan pertama tertuju pada janji DPR RI yang bersedia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat Selasa, 15 Desember 2026.
Mahfud MD saat jadi menkopolhukam pernah bertarung nyali menghadapi para anggota DPR demi meloloskan aturan ini. Meski menyambut baik komitmen wakil rakyat tersebut, Mahfud melontarkan kritik tajam.
Kekhawatiran akan draf naskah akademik yang dipreteli secara diam-diam oleh anggota DPR menjadi ketakutan yang sangat berdasar.
”Harus kembali ke pedoman pembuatan hukum yang demokratis, itu kan ada meaningful participation. Naskah akademiknya harus disebar ke masyarakat, diminta pendapat para pakar. Jangan tiba-tiba, saya sudah janji lalu disahkan, ternyata isinya lain,” tegas Mahfud.
Mahfud menawarkan jalan keluar pragmatis bagi para pejabat yang ‘berkeringat dingin’ ketakutan hartanya disita.
Yaitu dengan memberikan masa transisi pemutihan harta selama beberapa bulan.
“Sesudah undang-undang ini berlaku, segera lapor ke KPK, ini kekayaan saya. Sesudah di-declare dan putih, baru kejahatan lagi yang terhitung,” ungkapnya.
Dikatakan, pentingnya undang-undang ini berjalan ke depan tanpa melahirkan kegaduhan.
Tensi perbincangan menukik tajam saat menyinggung bocornya video Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang memprediksi adanya dinamika politik “sebelum 2029” dalam forum yang juga dihadiri Jokowi.
Di saat publik riuh menuding adanya niat sabotase, Mahfud justru membaca fenomena ini sebagai permainan catur politik yang sangat elegan.
“Secara politis ini menguntungkan Pak Jokowi. Nama Pak Jokowi itu harus beredar, dari sisi itu bagus. Ini bagian dari permainan politik yang canggih menurut saya,” papar Mahfud.
