Pajak adalah instrumen gotong royong untuk membiayai negara terutama untuk melindungi mereka yang paling rentan. Jika logika “bayar lebih, dapat lebih” diterapkan, maka negara berubah menjadi penyedia layanan premium, bukan penjaga keadilan sosial.
Lagipula, hubungan orang kaya dengan negara tidak sesederhana “kami membayar lebih, maka kami berhak lebih”. Mereka memang berkontribusi besar secara nominal, tetapi juga menikmati lebih banyak manfaat seperti konsumsi energi yang lebih tinggi, akses terhadap infrastruktur yang lebih luas, hingga keuntungan dari stabilitas ekonomi yang dijaga oleh kebijakan publik.
Bahkan, tidak jarang mereka memiliki ruang lebih besar untuk mengoptimalkan beban pajaknya, sesuatu yang tidak dimiliki oleh kelompok rentan.
Sementara itu, kelompok miskin tetap berkontribusi, meski sering tidak terlihat. Mereka membayar pajak melalui konsumsi sehari-hari, melalui harga barang, bahkan melalui inflasi yang diam-diam menggerus daya beli. Kontribusi mereka mungkin kecil dalam angka, tetapi besar dalam dampak terhadap kehidupan mereka.
Di titik ini, menjadi jelas bahwa pajak dan subsidi adalah dua hal yang berbeda. Pajak berbicara tentang kemampuan untuk berkontribusi, sedangkan subsidi berbicara tentang kebutuhan untuk dilindungi. Mencampur keduanya bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya karena membenarkan ketimpangan atas nama kontribusi.
Kita seolah takut pada konsekuensi jangka pendek dari reformasi subsidi, tetapi menutup mata terhadap kerusakan jangka panjang. Padahal solusi bukan tidak ada. Negara bisa dan seharusnya mengalihkan subsidi dari barang menjadi manusia.
Bukan lagi mensubsidi harga BBM secara umum, tetapi memberikan bantuan langsung kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan teknologi dan data yang semakin maju, alasan “sulit menargetkan” semakin kehilangan relevansinya.
Masalahnya bukan pada ketidakmampuan teknis, melainkan pada keberanian politik. Menghapus atau mengurangi subsidi yang salah sasaran berarti berhadapan dengan kelompok yang selama ini diuntungkan. Dan kelompok ini, tidak seperti rakyat kecil, punya suara yang lebih nyaring dan pengaruh yang lebih besar.
Namun jika negara terus tunduk pada tekanan ini, maka kita harus jujur mengakui bahwa kebijakan publik kita bukan lagi tentang keadilan, melainkan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan privilese.
Mengakhiri subsidi untuk orang kaya bukan berarti negara menjadi kejam. Justru sebaliknya, itu adalah langkah awal untuk menjadi lebih adil. Karena setiap rupiah yang tidak lagi dibakar untuk menopang konsumsi yang tidak perlu, bisa dialihkan untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial yang benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Pertanyaannya, apakah negara ada untuk melindungi yang lemah, atau untuk mempermudah yang sudah kuat? Selama kita masih mensubsidi orang kaya, jawabannya akan selalu terasa pahit.
Jakarta, 6 April 2026
HAMDI PUTRA
Forum Sipil Bersuara (FORSIBER)
