“Hal itu menempatkan perdagangan global pada posisi yang sangat sulit,” ujar King kepada program ABC AM.
Ia juga mengkritik keras upaya Iran yang mencoba mengomersialisasi jalur navigasi internasional.
“Segala usulan mengenai kemungkinan pemberlakuan pungutan tol permanen di jalur perdagangan penting oleh rezim yang terdaftar sebagai organisasi teroris, bukanlah posisi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Pertimbangan Kapasitas Militer
Di sisi lain, isu ini juga memicu perdebatan di internal politik Australia.
Juru bicara luar negeri dari pihak oposisi, Ted O’Brien, mengingatkan pemerintah agar tetap mempertimbangkan kepentingan nasional sembari menghitung matang kapasitas pertahanan negara sebelum mengambil keputusan militer.
“Membuka kembali Selat Hormuz adalah demi kepentingan nasional kita, bukan? Jadi, itu sangat bagus. (Tetapi) aset apa yang dibutuhkan? Apakah kita memiliki kemampuan untuk mengirimkannya?” cetus O’Brien.
Penolakan Australia ini menandakan adanya keretakan strategis di antara negara sekutu terkait cara menangani krisis di kawasan Teluk, di mana deeskalasi kini menjadi fokus utama bagi Canberra.
