Karena semua unit ini berada di bawah satu atap, kegagalan di satu sektor tidak hanya merusak sektor tersebut, tetapi juga bisa menghancurkan reputasi, keuangan, dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi secara keseluruhan. Jadi, semakin rumit sistemnya, semakin besar pula peluang dan dampak kegagalannya.
Selain itu, model bisnis yang terlalu beragam ini membuat biaya pengawasan menjadi sangat mahal. Setiap fungsi—mulai dari pangan, keuangan, hingga layanan kesehatan—butuh cara audit dan indikator keberhasilan yang berbeda-beda.
Dalam praktiknya, sangat sulit membangun sistem pertanggungjawaban yang konsisten di desa dengan pengawas yang terbatas jumlahnya. Ketika terlalu banyak hal yang harus diawasi, risiko adanya celah atau “titik buta” pun meningkat. Celah inilah yang sering kali dimanfaatkan untuk tindakan tidak jujur, mulai dari inefisiensi, penyalahgunaan anggaran, hingga praktik korupsi yang sulit dideteksi karena sistemnya yang terlalu ruwet.
Dilihat dari sisi sosial dan politik desa, kesenjangan antara kerumitan tugas dan kemampuan ini juga membuka peluang bagi sekelompok kecil orang untuk mendominasi atau elite capture. Karena sistemnya terlalu rumit, terjadi ketimpangan informasi di mana hanya sedikit orang yang benar-benar paham cara kerja logistik, keuangan, dan layanan kesehatan sekaligus.
Akibatnya, kontrol anggota koperasi menjadi lemah dan kekuasaan cenderung terkumpul di tangan segelintir orang saja. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengubah jati diri koperasi dari organisasi milik bersama menjadi lembaga yang dikendalikan elite tertentu, sehingga manfaatnya tidak lagi dirasakan secara merata oleh warga.
Kesimpulannya, masalah utama Kopdes Merah Putih adalah desain fungsinya yang terlalu ambisius dibandingkan kapasitas yang dimiliki. Menambah unit usaha seperti cold storage, apotek, dan klinik memang terdengar bagus, tetapi hal itu menuntut kesiapan teknis, aturan, dan manajemen yang sangat tinggi secara bersamaan.
Tanpa investasi besar pada kualitas sumber daya manusia, sistem operasional yang terstandar, dan pengawasan yang ketat, kerumitan ini justru akan menjadi sumber kelemahan.
Pilihan yang lebih masuk akal adalah dengan menyederhanakan tugas dan menambah fungsi secara bertahap agar kemampuan organisasi bisa tumbuh secara alami. Jika tidak, desain yang terlalu kompleks ini hanya akan melahirkan lembaga yang terlihat hebat di atas kertas, tetapi sebenarnya sangat rapuh saat dijalankan.
Penulis : Hamdi Putra (Forum Sipil Bersuara)
