Selama ini ukuran keberhasilan sering berhenti pada seberapa besar anggaran terserap. Padahal indikator yang lebih relevan adalah seberapa besar dampak yang benar-benar diterima masyarakat.
Program dengan anggaran besar harus dapat menunjukkan keluaran yang nyata, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja, pengurangan biaya hidup, maupun peningkatan kualitas layanan publik.
Keempat, pemerintah perlu menerapkan prinsip pembayaran berbasis layanan secara konsisten. Dalam kondisi fiskal yang lebih ketat, tidak boleh ada ruang bagi pembayaran yang tidak diikuti realisasi pekerjaan.
Kontrak, insentif, dan pembiayaan harus dikaitkan langsung dengan kualitas layanan dan capaian yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini penting untuk menutup potensi inefisiensi dan mengurangi risiko pemborosan anggaran.
Kelima, penguatan sisi penerimaan negara harus dilakukan melalui peningkatan kualitas administrasi dan pengurangan kebocoran, bukan semata-mata menaikkan tarif.
Pemerintah perlu memfokuskan upaya pada perbaikan kepatuhan perpajakan, pengawasan transaksi lintas negara, pengendalian praktik pengalihan laba, penguatan penerimaan sektor sumber daya alam, serta digitalisasi sistem administrasi yang benar-benar berfungsi.
Penerimaan yang sehat memberi ruang fiskal yang lebih berkelanjutan dibanding pembiayaan berbasis utang.
Keenam, koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus diperkuat tanpa mengurangi independensi bank sentral. Ketika tekanan terhadap nilai tukar meningkat dan biaya dana naik, APBN tidak boleh bekerja berlawanan arah dengan kebijakan moneter.
Jika bank sentral sedang menahan inflasi dan menjaga stabilitas kurs, maka pemerintah juga harus menunjukkan pengendalian belanja dan disiplin pembiayaan.
Stabilitas ekonomi tidak akan tercapai jika satu institusi menekan rem sementara institusi lain justru menambah percepatan.
Jadi, keputusan menolak pinjaman besar dari IMF dan Bank Dunia akan diuji bukan oleh pidato atau narasi, tetapi oleh angka-angka yang muncul beberapa bulan setelahnya.
Apakah defisit terkendali, apakah cadangan fiskal tetap terjaga, apakah pasar tetap percaya, apakah nilai tukar stabil, dan apakah pertumbuhan ekonomi tetap berkualitas.
Menolak pinjaman memang dapat menjadi simbol kemandirian. Namun tanpa disiplin fiskal yang nyata, simbol tersebut berisiko berubah menjadi beban ekspektasi yang justru lebih berat daripada utang itu sendiri.
Disiplin fiskal yang sesungguhnya bukan soal seberapa sedikit negara berbelanja, melainkan seberapa cerdas negara menggunakan setiap rupiah yang dimilikinya.
Oleh: R. HAIDAR ALWI (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
