“Oleh karena itu kita menekankan kembali pentingnya perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Bukan sesuatu yang tadi saya sampaikan opsional, tapi merupakan sebuah kewajiban karena ini merupakan juga inti ataupun core daripada apa yang harus dilakukan oleh PBB, khususnya Dewan Keamanan,” cetusnya.
Suarakan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Selain menuntut jaminan keamanan bagi para prajurit perdamaian, Menlu Sugiono juga memanfaatkan forum tertinggi tersebut untuk menyuarakan kembali reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menilai struktur dan mekanisme kerja DK PBB yang ada saat ini sudah tidak relevan dan perlu segera diperbarui agar menjadi institusi yang:
-
Representatif: Mampu menampung konstelasi geopolitik modern.
-
Demokratis & Transparan: Membuka ruang pengambilan keputusan yang adil.
-
Inklusif: Mampu mencerminkan kepentingan serta mendengar suara negara-negara berkembang (developing countries).
“Kita mendorong suatu reformasi Dewan Keamanan yang lebih representatif, lebih demokratis, lebih transparan, dan juga mampu mencerminkan atau mewakili suara-suara di negara-negara berkembang sehingga cita-cita dan tujuan dibentuknya PBB itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan,” pungkas Sugiono menutup pernyataannya.
Baca Juga: Menlu Sugiono Jadi Calon Kuat Ketum PB IPSI, Siap Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Prabowo
